PADANG – Polemik mengenai skala prioritas pembangunan kembali menjadi perbincangan di tengah masyarakat Sumatera Barat. Di satu sisi, Jembatan Gunung Nago yang menjadi akses penting bagi aktivitas warga hingga kini masih menunggu penanganan. Di sisi lain, rencana pembangunan ulang GOR Haji Agus Salim dengan nilai anggaran yang diperkirakan mencapai sekitar Rp400 miliar terus bergulir.
Kondisi tersebut memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat. Melalui berbagai ruang diskusi, termasuk di lapau-lapau, warga mempertanyakan apakah kebutuhan yang bersifat mendesak telah benar-benar menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
Dalam sebuah satire yang berkembang di tengah masyarakat Minangkabau, Jembatan Gunung Nago seolah "berbicara" karena masih terputus dan menunggu rapat, kajian, koordinasi, hingga berbagai proses administrasi. Sementara itu, GOR Haji Agus Salim yang masih berdiri justru dipersiapkan untuk dibangun kembali dengan fasilitas yang lebih modern.
Satire tersebut menggambarkan keresahan masyarakat terhadap perbedaan perlakuan terhadap dua infrastruktur yang sama-sama penting, namun memiliki tingkat urgensi yang berbeda. Jembatan dinilai menjadi kebutuhan vital karena setiap hari digunakan oleh pelajar, petani, pedagang, pekerja, hingga kendaraan darurat seperti ambulans.
Sebaliknya, masyarakat mengakui bahwa GOR juga memiliki fungsi penting sebagai sarana olahraga, pembinaan atlet, dan ruang publik. Namun, banyak pihak menilai pembangunan fasilitas olahraga semestinya tidak mengesampingkan kebutuhan dasar masyarakat, terutama akses transportasi yang terputus.
Dalam pandangan sejumlah warga, pemerintah perlu lebih cermat membedakan antara proyek yang penting dengan yang bersifat mendesak. Analogi sederhana pun muncul: rumah yang catnya kusam masih bisa diperbaiki belakangan, tetapi pintu yang roboh tentu harus segera diperbaiki agar rumah tetap dapat difungsikan.
Perbincangan ini pada akhirnya bukan dimaksudkan untuk menolak pembangunan GOR Haji Agus Salim. Sebaliknya, masyarakat berharap pembangunan seluruh infrastruktur dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas yang berpihak pada kebutuhan publik.
Harapan warga sederhana, yakni agar pembangunan daerah tidak hanya menghasilkan bangunan yang megah, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Sebab bagi warga, akses yang aman dan lancar melalui jembatan merupakan kebutuhan yang dirasakan setiap hari.
Di tengah berbagai aspirasi tersebut, masyarakat berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar penetapan prioritas pembangunan, sehingga setiap kebijakan benar-benar mencerminkan kepentingan publik dan penggunaan anggaran yang efektif.
"Rakyat tidak sekadar membutuhkan penjelasan tentang prioritas. Yang mereka harapkan adalah kebijakan yang mampu mendahulukan kebutuhan paling mendesak demi kepentingan masyarakat luas."
Tidak ada komentar:
Posting Komentar