PADANG – Dewan Pimpinan Wilayah(DPW) Ratu Prabu Sumatera Barat mengambil langkah tegas menyikapi carut-marut implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Melalui Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD), organisasi ini menyerukan konsolidasi besar-besaran bagi pelaku UMKM di Sumatera Barat, dimulai dari Kota Padang, guna menyelamatkan visi Presiden Prabowo Subianto dari praktik birokrasi yang menyimpang.
Ketua DPW Ratu Prabu Sumatera Barat, Joni Putra Sikumbang,SH menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir,apabila ditemukan indikasi kuat yang akan menggangu semangat pemberdayaan ekonomi lokal dalam program MBG apabila dikesampingkan oleh oknum pelaksana di lapangan.
"Visi Presiden Prabowo melalui MBG adalah kedaulatan pangan dan ekonomi rakyat. Tapi yang terjadi di lapangan, khususnya di Sumatera Barat, kami tidak ingin ada upaya menjauhkan UMKM dari rantai pasok. Uang negara harus berputar di pasar-pasar kita, di petani kita, bukan justru lari ke distributor besar atau produk luar daerah," tegas Joni.
Sementara itu,sebagai motor penggerak aksi, Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) Ratu Prabu Sumbar, Rifki Fernanda, mengungkapkan adanya temuan mengejutkan di lapangan sebagai studi kasus, yakni pada operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.
"Kami menemukan fakta di Koto Tangah bahwa pihak SPPG menutup diri. Mereka mengklaim data survei pasar sebagai 'data rahasia'. Padahal, Juknis mewajibkan transparansi survei harga lokal. Lebih parah lagi, bahan baku yang dipesan seringkali bukan produk lokal, seperti penggunaan jagung frozen yang jelas-jelas didatangkan dari luar, padahal petani jagung kita di Sumbar sangat melimpah," ungkap Rifki.
Menurut Rifki, tindakan oknum SPPG yang mematikan akses UMKM dengan alasan harga yang tidak masuk akal dan penggunaan produk non-lokal adalah bentuk pembangkangan terhadap arahan pusat. Merespon instruksi Ketua DPW Ratu Prabu Sumbar untuk mengawal program ini sesuai khittahnya, ketua Partisipasi Pembangunan Daerah Ratu Prabu Sumbar kini memulai langkah konsolidasi di Kota Padang.
"Kami tidak akan membiarkan teknokrasi kaku ini menghancurkan harapan UMKM. Dimulai dari Kota Padang, kami mengundang seluruh pelaku UMKM, koperasi, dan pemasok lokal di Sumatera Barat untuk merapatkan barisan. Kita akan arahkan SPPG menjalankan fungsinya dengan benar. Tidak ada lagi 'rahasia-rahasiaan' dalam survei harga, dan tidak ada lagi produk luar daerah jika petani lokal kita mampu menyediakan!" lanjut Rifki dengan nada tegas.
ketua PPD Ratu Prabu Sumbar yang juga merupakan ketua umum Komunitas Aktivis Muda Indonesia Sumatera Barat tersebut, juga menyatakan akan segera melakukan investigasi menyeluruh ke seluruh unit SPPG di Sumatera Barat dan melaporkan setiap temuan penyimpangan, termasuk penggunaan bahan baku impor atau frozen, langsung ke Badan Gizi Nasional.
"Konsolidasi di Padang ini adalah awal. Kita ingin MBG di Sumatera Barat menjadi percontohan nasional dalam pemberdayaan ekonomi lokal, bukan menjadi proyek yang mencekik rakyat kecil," pungkas Rifki.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar