Pasaman Barat-Rakyat Merdeka.Top - Rabu 13 Mei 2026 — Kondisi Jalan Lintas Simpang Empat–Panti yang berada di kawasan Polongan Enam, Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, kini memprihatinkan dan terancam putus. Kerusakan jalan yang semakin parah diduga akibat masih banyaknya kendaraan bertonase berat yang melintas tanpa mengindahkan imbauan pemerintah daerah terkait pembatasan muatan maksimal sekitar 6 ton.
Pantauan masyarakat di lokasi menunjukkan badan jalan mulai mengalami penurunan dan retakan di beberapa titik. Jika kondisi ini terus dibiarkan, masyarakat khawatir akses utama penghubung antarwilayah tersebut akan mengalami putus total dan mengganggu aktivitas ekonomi maupun mobilitas warga.
Salah seorang warga Nagari Talu yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya terhadap minimnya pengawasan terhadap kendaraan bermuatan berat yang masih bebas melintas.
“Kami berharap kepada pihak pemerintahan, baik nagari, kecamatan maupun kabupaten, agar memberikan kebijakan tegas kepada pengendara yang melebihi bobot muatan 6 ton. Masyarakat juga berharap adanya keterlibatan pihak kepolisian untuk mencegah mobil berat tersebut,” ujarnya.
Warga menilai, imbauan pembatasan tonase yang selama ini disampaikan pemerintah seolah tidak memiliki kekuatan karena lemahnya pengawasan di lapangan. Akibatnya, sopir truk bermuatan berat tetap nekat melintas demi kepentingan usaha tanpa memikirkan dampak terhadap keselamatan masyarakat dan kerusakan infrastruktur jalan.
Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat agar segera mengambil langkah konkret sebelum kerusakan semakin parah. Tidak hanya sebatas imbauan, warga meminta adanya pos pengawasan, pemasangan rambu larangan yang jelas, hingga tindakan hukum terhadap kendaraan yang melanggar aturan tonase.
Selain itu, keterlibatan aparat kepolisian dinilai sangat penting untuk melakukan penertiban secara langsung terhadap kendaraan berat yang masih memaksakan diri melintas di jalur tersebut.
Warga juga mengingatkan bahwa apabila jalan lintas tersebut sampai putus, maka dampaknya akan sangat besar terhadap aktivitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, perdagangan, hingga akses pendidikan dan kesehatan warga di wilayah Talamau dan sekitarnya.
Masyarakat berharap pemerintah tidak menunggu terjadinya bencana atau putusnya akses jalan terlebih dahulu baru bertindak. Keselamatan masyarakat dan keberlangsungan infrastruktur daerah dinilai harus menjadi prioritas utama sebelum kerusakan berubah menjadi krisis yang lebih besar.(Syafrie)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar