Indragiri Hulu – Masyarakat di wilayah Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), berharap adanya peningkatan pengawasan terhadap pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Harapan tersebut mencuat setelah adanya temuan lapangan terkait antrean kendaraan di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kawasan tersebut.
Berdasarkan hasil pemantauan lapangan tim BasmiNusantara.com pada Kamis (16/7/2026), perhatian masyarakat tertuju pada aktivitas pengisian BBM di SPBU Nomor 14.293.6131 yang berlokasi di Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang. Di lokasi tersebut terlihat antrean sejumlah kendaraan yang diduga menggunakan tangki yang telah dimodifikasi atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai "tangki bepiting".
Keberadaan kendaraan dengan dugaan tangki modifikasi tersebut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Mereka menilai kondisi itu berpotensi mengganggu kelancaran distribusi BBM bersubsidi, khususnya jenis Solar dan Pertalite, yang menjadi kebutuhan utama masyarakat serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan karet di wilayah tersebut.
Salah seorang warga Kecamatan Kelayang yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengatakan masyarakat hanya menginginkan proses penyaluran BBM bersubsidi berjalan secara tertib dan merata sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kami berharap proses pengisian di SPBU berjalan tertib sesuai ketentuan, sehingga masyarakat umum maupun para petani tidak mengalami kendala atau harus menunggu terlalu lama akibat antrean yang panjang," ujarnya kepada BasmiNusantara.com.
Warga berharap pihak-pihak terkait dapat segera melakukan pemantauan dan evaluasi di lapangan guna menghindari berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat. Pengawasan dinilai penting untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Masyarakat juga berharap jajaran Polsek Kelayang, Polres Indragiri Hulu, serta PT Pertamina Patra Niaga dapat meningkatkan monitoring secara berkala di SPBU tersebut apabila ditemukan indikasi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
Hingga berita ini diturunkan pada Jumat (17/7/2026), masyarakat masih menantikan adanya pengawasan yang objektif serta penertiban administrasi apabila diperlukan, sehingga distribusi BBM bersubsidi dapat berlangsung secara adil, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya.
(BN/Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar