PADANG, 25 November 2025, Polemik mengenai dugaan rangkap tugas yang dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) perwakilan Sumatera Barat, Cerint Iralloza Tasya, telah menjadi sorotan serius publik dan berbagai elemen aktivis.
Menyikapi kondisi ini, Yayasan Rumah Aktivis Sejahtera (RASH), sebagai rumah ideologi bagi aktivis di Sumatera Barat, menyatakan dukungan penuh dan secara aktif berupaya menyelaraskan gerakan kritik yang disuarakan oleh berbagai pihak, termasuk Badko HMI Sumbar, Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) Sumbar, dan Pemuda Peduli Negeri Indonesia (PPNI).
Ketua Yayasan RASH menegaskan bahwa keberadaan DPD RI dalam sistem demokrasi Indonesia merupakan jabatan strategis sebagai perpanjangan lidah warga daerah. Oleh karena itu, integritas waktu, fokus, dan dedikasi penuh adalah harga mati.
"Kami mendukung penuh desakan yang dilakukan para aktivis. Jabatan DPD RI adalah amanat konstitusional yang mulia dan penuh tanggung jawab, bukan sekadar pekerjaan sampingan apalagi dijadikan jeda di tengah karir profesi. Misi utama RASH adalah menjamin penerapan keadilan bagi seluruh rakyat. Keadilan pertama yang harus ditegakkan adalah jaminan bahwa wakil rakyat benar-benar fokus pada tugasnya, tanpa kompromi," ujar Febriyandi Putra, Ketua Yayasan RASH.
RASH menyoroti pentingnya sinergi dari berbagai pilar Gerakan :
1. Badko HMI dan AMAN Sumbar: Merepresentasikan idealisme mahasiswa yang menuntut transparansi akademik dan pertanggungjawaban publik.
2. PPNI: sebagai organisasi kepemudaan, yang kecewa dan sadar dengan tindakan yang dilakukan Cerint Iralloza Tasya sebagai senator muda asal Sumatera Barat Adalah hal yang fatal. Potensi kelalaian dalam salah satu tugas dapat mengancam etika profesi, akuntabilitas publik, dan menghianati kepercayaan rakyat.
Rash sebagai rumah para aktivis siap mendukung penuh dan Berperan sebagai payung ideologis, memberikan landasan gerakan bahwa membiarkan rangkap tugas yang menyita waktu sama dengan mengkhianati cita-cita kesejahteraan dan keadilan bagi konstituen. Inilah yang kami Yakini "Perbedaan Wadah adalah Kekuatan, Kesejahteraan Rakyat adalah Muara Perjuangan." RASH membersamai elemen aktivis lainnya mendesak agar Anggota DPD RI terkait segera:
1. Memberikan Klarifikasi Publik Mutlak: Menyediakan data yang transparan mengenai status akademik, izin cuti, dan tingkat kehadiran (kunjungan kerja/sidang) yang telah dilakukan di DPD RI.
2. Memilih Prioritas Tugas: Menentukan secara tegas apakah akan melanjutkan amanat rakyat di DPD RI atau menyelesaikan pendidikan profesi, karena kesejahteraan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan karir pribadi.
RASH mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, tokoh adat, dan akademisi di Sumatera Barat untuk bergabung dalam mengawal kasus ini, demi memastikan DPD RI benar-benar bekerja untuk kepentingan daerah dan rakyat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar