PADANG, 1 Januari 2026] – Yayasan Rumah Aktivis Sejahtera (RASH) secara resmi mempertanyakan komitmen Wali Kota Padang dalam menangani akar permasalahan kenakalan remaja dan tawuran di Kota Padang. Meskipun program RASH mendapatkan apresiasi tinggi secara lisan dari pejabat Pemerintah Kota (Pemko) Padang, namun secara administratif, upaya audiensi untuk kolaborasi strategis telah diabaikan selama berbulan-bulan.
Berdasarkan hasil observasi mendalam yang dilakukan RASH, ditemukan fakta bahwa penggerak utama (leader) aksi tawuran di Kota Padang didominasi oleh remaja putus sekolah dan pemuda yang tidak memiliki pekerjaan. Merespons hal tersebut, RASH telah memulai langkah konkret dengan melakukan pembinaan organisasi kepemudaan lokal sebagai ujung tombak pendataan dan pembinaan di tingkat akar rumput.
Pada 31 Agustus 2025, RASH telah membina OPHILBAS (Organisasi Pemuda Hilalang Batang Kabung dan Sekitarnya) di Kelurahan Batang Kabung Ganting. Pendampingan ini meliputi restrukturisasi organisasi, penyusunan AD-ART, hingga perumusan program kerja strategis satu periode. Model ini disiapkan sebagai pilot project untuk memitigasi kenakalan remaja secara sistemis dari level RW.
Kegiatan RASH sebelumnya, yakni Kemah Kebangsaan (6 September 2025), sempat dihadiri dan dipuji oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Padang yang menyebut kegiatan tersebut selaras dengan visi-misi Wali Kota. Namun, pujian tersebut tampak hanya sebagai lip service.
Hingga rilis ini dikeluarkan, surat audiensi resmi yang diajukan RASH kepada Wali Kota Padang untuk membahas rencana tindak lanjut yang lebih masif tidak kunjung mendapatkan tanggapan. Pengabaian ini kontras dengan agresivitas Pemko Padang dalam mengelola APBD sebesar Rp 2,8 Triliun serta pengelolaan 1.409 paket pengadaan langsung yang saat ini menjadi sorotan publik.
Pernyataan Sikap Yayasan Rumah Aktivis Sejahtera (RASH):
1. Menyayangkan sikap tertutup Wali Kota Padang terhadap inisiatif masyarakat yang membawa solusi konkret bagi masalah sosial pemuda.
2. Mempertanyakan prioritas kepemimpinan Wali Kota: Apakah pembangunan manusia dan penyelamatan generasi muda kalah penting dibandingkan urusan pengadaan dan investasi?
3. Mendesak Wali Kota Padang untuk segera membuka ruang dialog yang inklusif, bukan sekadar hadir dalam acara-acara bersifat seremonial demi kepentingan citra politik semata.
4. Mengingatkan bahwa IPM tinggi dan predikat WTP tidak ada gunanya jika generasi muda di tingkat RW dibiarkan tanpa arah hingga terjerumus dalam tindak kriminalitas.
RASH akan tetap konsisten mendampingi organisasi-organisasi pemuda lainnya, seperti OPHILBAS secara mandiri, namun publik berhak tahu bahwa ada sumbatan komunikasi dan krisis prioritas di Balai Kota Padang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar