PADANG PANJANG — Kepala Dinas (Kadis) Sosial Padang Panjang Winarno menyebutkan, penerima bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pendataannya dilakukan secara berkala setiap triwulan.
Hal ini disampaikan Winarno saat audensi bersama Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang Panjang di ruang kerjanya, Senin (30/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Winarno menjelaskan bahwa pendataan data yang telah dihimpun dari tingkat kelurahan kemudian dikirim ke pusat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk dilakukan verifikasi kelayakan penerima bantuan.
"Tugas kami menerima data penerima bantuan dari lurah, kemudian kami kirimkan langsung ke pusat melalui DTSEN yang selanjutnya dikelola oleh pemerintah pusat," jelas Winarno.
Ia menambahkan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu hasil verifikasi dari pusat terkait data yang telah dikirim sebelumnya. Penetapan penerima bantuan, menurutnya, sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat setelah melalui proses verifikasi data.
Winarno juga mengakui adanya pengaduan dari masyarakat yang menyatakan belum menerima bantuan sosial. Namun, Dinas Sosial Kota Padang Panjang hanya dapat menyampaikan sanggahan dan laporan kondisi di lapangan kepada pemerintah pusat untuk ditinjau kembali.
"Ada masyarakat yang mengadu belum menerima bantuan. Dengan kondisi tersebut, kami hanya bisa memberikan sanggahan berupa laporan dari lapangan kepada pusat untuk ditinjau ulang," ujarnya.
Namun, hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Sosial Kota Padang Panjang belum memberikan data terbaru terkait jumlah penerima bantuan sosial triwulan terakhir di Kota Padang Panjang, sebagaimana yang sebelumnya disampaikan dalam pertemuan tersebut.(Qn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar