Padang - Dugaan penyimpangan spesifikasi teknis hingga indikasi permainan volume pekerjaan pada proyek normalisasi sungai yang dikerjakan PT Nindya Karya kian menguat. Proyek yang berada di sejumlah titik rawan banjir di Kota Padang, seperti Batu Busuk dan Lubuk Minturun, kini menjadi sorotan tajam publik dan pemangku kepentingan di Sumatera Barat.
Proyek yang semestinya menjadi solusi pascabencana hidrometeorologi, terutama banjir bandang yang melanda kawasan tersebut pada akhir November 2025, justru memunculkan tanda tanya besar. Sejumlah temuan di lapangan mengindikasikan pekerjaan beronjong yang diduga tidak sesuai standar teknis, serta kualitas konstruksi yang dipertanyakan.
Wakil Ketua I DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, angkat suara. Ia menegaskan bahwa proyek yang dibiayai anggaran pusat itu tidak boleh dikerjakan secara asal - asalan, apalagi mengingat fungsinya yang krusial untuk melindungi permukiman warga dari ancaman banjir susulan.
“Ini bukan sekadar proyek fisik. Ini menyangkut keselamatan masyarakat. Jangan sampai pekerjaan yang seharusnya memberi perlindungan justru menghadirkan risiko baru,” tegasnya dengan nada keras.
Menurutnya, pekerjaan beronjong yang saat ini masih dalam tahap lanjutan tanggap darurat seharusnya mengedepankan prinsip kehati - hatian dan standar teknis tinggi. Ia mengingatkan bahwa pemasangan beronjong di titik - titik rawan, termasuk di sekitar permukiman dan fasilitas ibadah, harus benar - benar kokoh dan sesuai spesifikasi.
Lebih jauh, Evi Yandri mendesak Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang untuk tidak tinggal diam. Ia meminta dilakukan verifikasi lapangan secara menyeluruh terhadap laporan masyarakat dan temuan awal terkait dugaan ketidaksesuaian pekerjaan.
“Kalau memang ada pekerjaan yang tidak sesuai spek, harus segera dibenahi. Jangan tunggu sampai terjadi kerusakan atau bahkan korban. Fungsi pengawasan harus berjalan, jangan hanya administratif,” ujarnya.
Ia juga menyoroti posisi PT Nindya Karya sebagai perusahaan BUMN yang seharusnya menjadi role model dalam pelaksanaan proyek - proyek strategis pemerintah. Menurutnya, standar mutu dan integritas pekerjaan harus dijaga ketat, bukan justru menjadi preseden buruk di daerah.
“BUMN itu harus memberi contoh, bukan sebaliknya. Kalau kualitas pekerjaan dipertanyakan, ini preseden yang sangat tidak baik, terutama bagi kontraktor lokal yang seharusnya belajar dari praktik terbaik,” katanya.
Menanggapi sorotan yang berkembang di media, Direktur Operasi I Fatchurrohman memberikan respons awal. Ia menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti informasi tersebut melalui tim di lapangan.
“Terima kasih atas info dan masukan. Kami tindak lanjuti di tim lapangan. Jika ada yang perlu penyempurnaan, akan kami koordinasikan dengan rekan - rekan di lapangan. Terima kasih,” ujarnya singkat.
Meski demikian, pernyataan tersebut dinilai masih normatif dan belum menjawab secara substansial dugaan penyimpangan teknis maupun potensi permainan volume pekerjaan yang menjadi sorotan publik.
Di sisi lain, proyek rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab - rekon) secara menyeluruh disebut masih dalam tahap pengajuan ke pemerintah pusat. Sementara itu, pekerjaan beronjong yang sedang berlangsung merupakan bagian dari fase tanggap darurat untuk meminimalisir dampak lanjutan pascabencana.
Namun demikian, kondisi di lapangan menimbulkan kekhawatiran. Jika pekerjaan darurat saja diduga tidak maksimal, publik mempertanyakan bagaimana kualitas pekerjaan skala besar yang akan menyusul.
“Jangan sampai anggaran besar dari pusat ini terbuang percuma karena lemahnya pengawasan dan pelaksanaan. Ini uang negara, harus dipertanggungjawabkan secara teknis dan hukum,” tutup Evi Yandri.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang belum memberikan keterangan resmi lanjutan terkait dugaan tersebut. Sementara masyarakat berharap ada transparansi, audit terbuka, dan tindakan tegas guna memastikan proyek pengendalian banjir benar - benar memberi rasa aman, bukan sekadar proyek seremonial.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar