PADANG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Barat menggelar aksi demonstrasi di depan Polda Sumbar, Senin (8/6/2026). Mereka mendesak aparat kepolisian mengungkap aktor intelektual dan pemodal yang diduga berada di balik maraknya aktivitas tambang ilegal di berbagai wilayah Sumbar.
Aksi yang berlangsung sejak sore hari tersebut diwarnai dialog terbuka antara massa mahasiswa dengan Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Solihin. Meski sempat diguyur gerimis, para peserta aksi tetap bertahan menyampaikan tuntutan mereka.
Ketua DPD GMNI Sumbar, Fikri, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kerusakan lingkungan yang diduga ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan tanpa izin.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tambang ilegal, termasuk pemodal yang diduga menjadi penyokong operasional di lapangan.
"Kami menyoroti kerusakan lingkungan yang terjadi akibat ulah oknum dan pemilik modal yang tidak bertanggung jawab," ujar Fikri dalam orasinya.
Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas pihak-pihak yang diduga menjadi penyandang dana aktivitas tambang ilegal di Sumatera Barat.
"Kami meminta keterbukaan mengenai siapa cukong dan investor yang terlibat. Publik berhak mengetahui pihak yang bertanggung jawab," tegasnya.
Selain itu, GMNI juga meminta proses penegakan hukum dilakukan secara transparan dan perkembangan penanganan kasus disampaikan secara berkala kepada masyarakat.
Menurut Fikri, keterbukaan informasi penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mencegah munculnya berbagai spekulasi terkait penanganan kasus tambang ilegal.
"Tangkap dan proses sesuai hukum yang berlaku. Publik harus mendapatkan informasi yang jelas," katanya.
Dalam aksi tersebut, GMNI juga menyampaikan kekecewaan karena Kapolda Sumbar tidak hadir menemui massa secara langsung. Akibatnya, mahasiswa belum menyerahkan tuntutan resmi dan berencana menggelar aksi lanjutan dalam waktu dekat.
Menanggapi aspirasi mahasiswa, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin menegaskan pihaknya terus melakukan penertiban terhadap aktivitas tambang ilegal di berbagai daerah.
Menurutnya, proses penindakan menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari luasnya wilayah pengawasan hingga mobilitas para pelaku yang kerap berpindah lokasi.
"Penindakan terus dilakukan. Wilayah yang diawasi cukup luas dan pelaku sering berpindah lokasi," ujarnya.
Solihin juga mengajak mahasiswa untuk melihat langsung proses penertiban di lapangan agar memperoleh gambaran menyeluruh mengenai upaya pemberantasan tambang ilegal yang dilakukan kepolisian.
Terkait dugaan adanya pihak yang membekingi aktivitas tambang ilegal, ia menegaskan Kapolda Sumbar berkomitmen menindak siapa pun yang terbukti terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Siapa pun yang terbukti terlibat akan diproses sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.
Selain mendorong penegakan hukum, GMNI turut meminta pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor pertambangan. Mahasiswa menilai penutupan tambang ilegal harus dibarengi dengan penyediaan lapangan pekerjaan alternatif agar tidak menimbulkan persoalan sosial baru.
"Jika tambang ditutup, pemerintah harus menyiapkan alternatif pekerjaan bagi masyarakat terdampak," kata Fikri.
Dialog antara mahasiswa dan pihak kepolisian berakhir sekitar pukul 18.00 WIB. Seluruh aspirasi diterima oleh Wakapolda Sumbar, sementara aksi berlangsung tertib, aman, dan kondusif.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar